Ada Proyek 2,5 Miliar di RSUD Malingping Tanpa Tender Jadi Sorotan, Ini Tanggapan WH

(UJUNGKULON FM) – Gubernur Banten Wahidin Halim memberikan penjelasan secara detail terkait adanya proyek di RSUD Malingping senilai Rp 2,5 miliar dengan metode Penunjukan Langsung (PL), pada kegiatan Belanja Modal Software dan Hardware Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS).

Sebelum nya ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat mendesak aparat hukum mengusut adanya dugaan Korupsi, Korupsi dan Nepoitisme (KKN) dalam Proyek Penunjukan Langsung (PL) senilai Rp 2,5 miliar di lingkungan Dinas Kesehatan. Yaitu, pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) untuk rumah sakit Malingping.

“Intinya DPRD sepakat dengan KPK dan Ketua Kadin Banten, bahwa langkah terjadinya nilai proyek Rp 2,5 miliar dijadikan PL adalah sesuatu yang salah,” tegas Ade Hidayat yang juga kader partai Gerindra ini kepada awak media, Rabu (3/3/2021).

Menanggapi tudingan tersebut Gubernur Banten Wahidin Halim atau yang akrab disapa WH ini menjelaskan bahwa proyek tersebut berdasarkan pertimbangan dari hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Saya mengklarifikasi bahwa pembangunan lanjutan di Rumah Sakit Malingping dengan nilai Rp 2,5 miliar pada proyek Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit pengadaan barang dan jasanya boleh dilakukan melalui metode Penunjukkan Langsung telah sesuai aturan dan prosedur,” ujar Gubernur Banten (4/03/2021).

WH juga menjelaskan bahwa itu sesuai prosedur berdasarkan hasil review BPKP, bersifat spesifik, hak paten dan proyek lanjutan.

“Pertimbangannya adalah boleh sesuai dengan hasil review BPKP, sesuai spesifikasi, sesuai asas hak paten dan proyek lanjutan, jadi tidak ada masalah karena sudah sesuai prosedur” tambah WH.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti menjelaskan bahwa tidak semua proyek di atas Rp 200 juta itu, harus ditenderkan atau pengadaan langsung, tapi dapat juga melalui metode penunjukan langsung dalam keadaan tertentu sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :Menurut Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 38 ayat (1), metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya terdiri atas :
a. E-purchasing;
b. Pengadaan langsung;
c. Penunjukan Langsung;
d. Tender Cepat; dan
e. Tender.

“Pada pasal 38 Ayat (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu,” kata Ati.

Lebih lanjut kepala Dinas kesehatan Provinsi Banten menjelaskan bahwa metode penunjukan langsung pada belanja ini juga ditetapkan berdasarkan hasil review Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) pada 8 Januari 2021.

Untuk paket kegiatan belanja software dan hardware pengembangan SIMRS RSUD Malingping, selain dibahas terkait penetapan HPS, agar PPK memasukkan dalam KAK klausul penjelasan metode pemilihan menggunakan Penunjukan Langsung, dikarenakan merupakan pengembangan/penambahan modul atas SIMRS yang telah terpasang di RSUD Malingping yaitu Medifirst2000 dan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa, bahwa hak paten aplikasi SIMRS Medifirst2000 tersebut hanya di miliki oleh satu (1) perusahaan.

Sesuai dengan Hasil Review Satgas BPKP tersebut, maka dilakukan proses Penunjukan Langsung oleh ULP untuk PT Jasamedika Saranatama. Sebab, sejak Tahun 2016 dan 2020 RSUD Malingping sudah menggunakan aplikasi SIMRS Medifirst2000 yang dibangun, dikembangkan, serta dipatenkan oleh PT Jasamedika Saranatama. Aplikasi ini hanya dapat dibangun dan dikembangkan oleh pemilik hak paten.” jelas Ati. (DL/Red)

About REDAKSI UJUNGKULON FM 62 Articles
- dari ujungkulon untuk indonesia -

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*